MENAGIH JANJI PEMIMPIN NEGERI

Oleh : Anis zakiyatul mukaromah
Aliansi Penulis Cinta Islam

Tahun silih berganti, periode menjabat akan diakhiri, namun masih banyak janji yang belum ditepati. Wajar jika rakyat merasa dikhianati. Apalagi masih kita ingat bersama fatwa MUI yang mengharamkan memilih pemimpin ingkar janji.

Hampir 4 tahun sudah rezim ini menjabat. Namun masih banyak tugas dan janji yang belum terpenuhi, mulai dari segi ekonomi, sosial, hingga politik. Misalkan dari segi sosial, presiden menjanjikan fasilitas keuangan untuk perumahan agar generasi milenials memiliki rumah sendiri. Bahkan ia mengatakan fasilitas keuangan perumahan itu disubsidi APBN sehingga memudahkan keluarga muda untuk mendapat perumahan. Padahal, melihat fakta saat ini yang lebih membutuhkan bantuan rumah adalah para korban bencana alam. Terutama yang di lombok, mereka sudah dijanjikan akan diberikan dana siap pakai untuk memperbaiki rumah mereka. Hal ini tertuang dalam Instruksi presiden Republik Indonesia (Inpres RI) nomor 5/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi lombok dan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2/2018 tentang penggunaan dana siap pakai (DSP). Disitu dijelaskan besar dana bantuan yang akan diterima masyarakat korban gempa antara lain 50 juta untuk kategori rusak berat, 25 juta untuk kategori rusak sedang dan 10 juta untuk kategori rusak ringan. Namun sampai sekarang setelah enam bulan berlalu janji itu tak kunjung terealisasi. Pemerintah seolah menjadi bisu dan tak peduli lagi dengan jeritan hati korban gempa. Akhirnya, para relawan dan masyarakat sendirilah yang bergerak memperbaiki rumah mereka yang hancur dan membangun fasilitas publik.

Dari segi ekonomi ada hal yang menjadi perhatian utama rezim saat ini yaitu pembangunan infrastruktur. Dalih pembangunan infrastruktur adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah perekonomian siapa yang bertumbuh? Menurut Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manan, membenarkan bila orang-orang kaya di Indonesia merupakan kelompok utama yang menikmati pertumbuhan ekonomi di tanah air. Hal ini diketahui dari distribusi kekayaan dan pengeluaran (Tirto.id 14/12/18).

Maka dari sini jelas sudah bahwa manfaat infrastruktur sebenarnya hanya dirasakan oleh masyarakat menengah atas saja. Seperti para pengusaha tambang yang semakin mudah untuk mengangkut hasil tambangnya dari tempat-tempat terpencil yang dulu sulit untuk dijangkau. Sedangkan masyarakat menengah bawah tidak merasakan manfaat dari infrastruktur tersebut, hidup mereka tetap sengsara karena harga kebutuhan pokok yang terus naik, masih ditambah mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga semakin tak terjangkau oleh mereka.

Contoh lainnya adalah dampak dari pembangunan tol trans jawa yang membuat banyak pengusaha restoran di sepanjang jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengeluh karena omzetnya kini hanya berkisar Rp 1,5 juta per hari. Nilai ini turun dibandingkan dengan sebelum tol Trans Jawa beroperasi, yakni antara Rp 2,25 juta - Rp 2,50 juta per hari (katadata.co.id 11/01/19).

Selain itu tarif  yang relatif tinggi harus dibayarkan saat akan melewati tol trans jawa sehingga hal ini memberatkan rakyat. Padahal jalan termasuk farislitas umum bagi seluruh rakyat. Seharusnya fasilitas umum itu untuk seluruh rakyat tanpa membedakan si miskin dan si kaya dan selayaknya pemerintah menyediakan gratis atau murah. Tapi apa mau dikata, memang seperti inilah sistem kapitalis sehingga yang dipikirkan hanya untung rugi, bukan kesejahteraan rakyat.

Hal memprihatinkan yang lain adalah hutang luar negeri yang terus meroket. pada periode november 2018 tercatat mencapai angka US$ 372,9 miliar atau jika dikonversikan ke mata uang dalam negeri sebesar Rp. 5.406 triliun dengan kurs yang di gunakan Rp. 14.500/US$ (Detik.com 15/01/19). Hutang tersebut disebabkan karena pemerintah terus menggalakkan pembangunan di seluruh wilayah indonesia, namun tidak di tunjang dengan adanya ketersediaan dana sehingga mengharuskan pemerintah membuka diri untuk investasi asing dalam pembangunan. Padahal dana pembangunan bisa diperoleh dari SDA kita yang banyak, jika dikelola oleh pemerintah sendiri menyerahkan pengelolaanya pada swasta atau asing.

Seandainya  negara harus bekerjasama dengan pihak ke tiga, haruslah kerjasama tersebut di atur sesuai dengan syariat yang jelas akan menguntungkan rakyat. Sayangnya Indonesia justru masuk dalam jebakan hutang yang menjadikan posisi negara lemah di mata negara lain/pihak ketiga.  Hal ini mengakibatkan negara tidak berdaya sama sekali atas tekanan asing atau pihak ketiga tersebut.

Segala permasalahan di atas adalah bukti singkat ketika kita lebih memilih demokrasi daripada aturan Allah. Ketika demokrasi menjadikan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat yang hanya diwakili segelintir orang di parlemen. Dengan kekuasaan yang mewakili rakyat, anggota dewan yang kebanyakan didanai pemodal besar untuk kemenangannya  ini dengan mudahnya  membuat UU yang menyalahi aturan Allah.  UU yang lebih menguntungkan pemodal, kelompok atau partainya.

Jika sudah begini, masihkah kaum muslimin mengharap demokrasi akan menjadi penyelamat  kehidupannya?Masihkah kita mempertaruhkan 5 tahun lagi kehidupan kita jatuh pada kesalahan yang sama karena memilih demokrasi? Padahal sudah jelas rezim dan sistem saat ini tidak mampu melindungi dan melayani seluruh rakyatnya.

Hal ini jelas berbeda dengan islam yang menganggap kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai syariat Allah. Pemenuhan kebutuhan terhadap rakyat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Kesejahteraan rakyat dan ridho Allah adalah tujuan utama dari kepemimpinan islam. Sehingga pemimpin dalam sistem islam selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, kebijakan, serta ucapannya. Dia tidak mudah menebar harapan dan juga janji-janji. Hal ini karena dia sangat faham apabila tidak bisa menepati janjinya maka akan sengsara di akhirat kelak.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

"Tidaklah seorang hamba yang diminta Allah mengurus rakyat, mati pada hari dimana dia menipu (mengelabuhi) rakyat, kecuali Allah mengharamkan bagi dia surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kepala Negara dalam kepemimpinan Islam memposisikan dirinya sebagai Ar-Rain (melayani) dan Al-junnah (melindungi) rakyatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa kepemimpinannya. (Wallahu'alam)